Paguyuban P4KBB Audiensi ke DPRD KBB, Sampaikan Aspirasi Masyarakat
Ngamprah, 11 Juli 2025 – Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB) mengadakan audiensi bersama anggota legislatif DPRD Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan ini berlangsung di Gedung DPRD KBB, Jalan Cisarua Padalarang, dan diterima langsung oleh Ketua DPRD beserta sejumlah anggota fraksi. Audiensi ini juga turut dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) KBB.
Dalam pertemuan tersebut, P4KBB menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat terkait kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah Bandung Barat. Salah satu poin utama yang disuarakan adalah desakan agar pembangunan flyover pada persimpangan Cimareme segera direalisasikan dengan persetujuan DPRD KBB
Ketua P4KBB Anwar Yakob Lewi,S,IP menyampaikan bahwa simpang Cimareme merupakan titik rawan kemacetan dan kecelakaan, serta menjadi jalur vital penghubung antara kawasan industri, pendidikan, dan permukiman. “Masyarakat sudah lama berharap adanya flyover untuk mengurai kepadatan lalu lintas yang sering terjadi, terutama pada jam sibuk,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, pihak DPRD menyambut baik masukan dari masyarakat dan berkomitmen untuk mendorong percepatan pembangunan flyover Cimareme melalui pembahasan lintas komisi dan instansi teknis terkait. Perwakilan Dinas PUPR pun menyatakan akan melakukan kajian lanjutan dan mengusulkan program tersebut dalam rencana kerja tahun anggaran mendatang.
Audiensi ini menjadi bagian dari upaya partisipatif masyarakat dalam mendorong pembangunan yang merata dan berkeadilan di Kabupaten Bandung Barat. P4KBB juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal aspirasi masyarakat hingga terealisasi.
Terkait re-brending bandung barat yang di usulkan gubernur Jabar Dedi Mulyadi, untuk mempromosikan seluruh potensi yang ada agar terjadi percepatan pertumbuhan kesejahteraan dari semua aspek kehidupan, sosial, pendidikan kesehatan budaya serta ekonomi,
Terkait perubahan nama Bandung Barat di ganti p4kbb tidak setuju hal ini akan melukai terhadap nilai historis dan legal standing UU no 12 tahun 2007 tentang pendirian bandung barat,
Kita semua harus mengawal tegap demi kedaulatan bandung barat, yang terdiri dari 16 kecamatan, 165 desa,
P4kbb organisasi kemasyarakatan mitra sinergitas dan sosial kontrol pemerintah,kita masih banyak pekerjaan rumah untuk mewujudkan Bandung Barat wibawa Mukti kerta Raharja,Ayo kita bangkit dari keterpurukan agar sejajar dengan kabupaten lain