Rapat Koordinasi SPPG Kabupaten Bandung Barat Teguhkan Komitmen Nasional Wujudkan Indonesia Sehat dan Bergizi
Bandung Barat, Sabtu malam : 1 Oktober 2025 — Rapat Koordinasi Satuan Pelaksana Program Pangan dan Gizi (SPPG) Kabupaten Bandung Barat menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen nasional mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, bergizi, dan sejahtera.
Kegiatan yang digelar di Kabupaten Bandung Barat ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, H. Cucun Ahmad Syamsulrijal, S.Ag, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dr. Ir. Dadan Hindayana, serta Wakil Ketua BGN Nanik S. Deyang, beserta seluruh jajaran pelaksana SPPG dari berbagai kecamatan di wilayah tersebut.
Dalam arahannya, Cucun Ahmad Syamsulrijal menegaskan pentingnya dedikasi, integritas, dan tanggung jawab konstitusional seluruh pelaksana SPPG dalam mengemban amanah negara. Ia mengingatkan bahwa program pangan dan gizi bukanlah proyek semata, melainkan bagian dari upaya negara menghadirkan kesejahteraan nyata bagi rakyat.
Sahabat-sahabat, di tangan kalianlah keberhasilan program ini ditentukan. Negara sudah hadir, membuka peluang kerja, menghadirkan dapur bergizi di berbagai daerah. Jangan sia-siakan amanah ini,” tegas Cucun di hadapan para peserta rapat.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional bersama SPPG telah berhasil membentuk hampir 14.000 dapur bergizi aktif di seluruh Indonesia.
Jika target 30.000 dapur bergizi dapat tercapai, maka jutaan warga akan merasakan manfaat langsung — baik dari sisi ketenagakerjaan, peningkatan kualitas gizi, maupun kesejahteraan keluarga,” ujarnya.
Cucun juga menyoroti peran strategis program ini dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan nasional.
Di tengah naiknya angka pengangguran terbuka, program ini justru membuka pintu lapangan kerja baru. Ini bukan sekadar soal pangan dan gizi, tapi tentang kehadiran negara secara nyata di tengah rakyatnya,” ucapnya.
Menurutnya, program SPPG sejalan dengan amanat Pasal 28A hingga 28C Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin hak setiap warga negara untuk hidup sehat dan sejahtera. Ia mengajak seluruh jajaran pelaksana untuk bekerja dengan semangat tanggung jawab kebangsaan.
Kalian sedang menjalankan amanah konstitusi. Ini bukan bisnis, ini perjuangan kemanusiaan. Presiden Prabowo Subianto ingin APBN dirasakan langsung oleh rakyat — dan melalui SPPG, cita-cita itu mulai terwujud,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dr. Ir. Dadan Hindayana menekankan bahwa keberhasilan program pangan dan gizi nasional sangat ditentukan oleh tata kelola yang transparan, akuntabel, dan kolaboratif.
Kunci keberhasilan SPPG adalah pada akuntabilitas dan sinergi. Semua kegiatan yang menggunakan APBN harus dipertanggungjawabkan dengan jujur, karena ini adalah uang rakyat yang harus kembali menjadi manfaat bagi rakyat,” tegas Dadan.
Ia menjelaskan, program dapur bergizi merupakan strategi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya — bukan sekadar agenda ketahanan pangan.
Melalui peningkatan kualitas gizi, kita sedang mempersiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Setiap sendok makanan bergizi yang disiapkan di dapur-dapur SPPG adalah investasi bagi masa depan bangsa,” ujarnya penuh makna.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, memberikan arahan penting kepada seluruh pelaksana SPPG agar menjaga kepercayaan publik, profesionalitas, dan transparansi penggunaan anggaran.
SPPG ini bukan sekadar struktur kerja, tapi garda terdepan negara. Kita harus pastikan setiap rupiah dari anggaran bergizi ini sampai ke masyarakat dengan manfaat yang nyata. Jaga amanah, jaga marwah lembaga, dan pastikan tidak ada celah penyimpangan,” ujar Nanik.
Ia juga memberikan apresiasi tinggi kepada para petugas lapangan yang bekerja di daerah terpencil dan sulit dijangkau.
Kita bekerja bukan untuk dilihat, tapi untuk dirasakan hasilnya. Masyarakat yang bergizi baik adalah pondasi bagi Indonesia yang kuat,” tutupnya dengan semangat.
Menutup rapat, Cucun Ahmad Syamsulrijal kembali menegaskan pentingnya menjaga integritas dan kejujuran dalam pelaporan program. Ia mengingatkan bahwa setiap kegiatan akan diaudit secara menyeluruh oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Hati-hati dengan laporan fiktif. Ini uang rakyat, jangan main-main. Kalau salah, bukan hanya pejabat yang diperiksa, tapi juga pelaksana di lapangan,” tegasnya.
Rapat koordinasi yang berlangsung dengan khidmat dan produktif ini menghasilkan komitmen bersama antara DPR RI, Badan Gizi Nasional, dan jajaran SPPG Kabupaten Bandung Barat untuk memperkuat sinergi lintas sektor, meningkatkan tata kelola program, serta memastikan manfaat program pangan dan gizi dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat.
Kegiatan ini juga menjadi ajang konsolidasi dan evaluasi program, sekaligus bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan “Negara yang Hadir di Tengah Rakyat” melalui program-program peningkatan gizi nasional.
Kita tidak sekadar menyalurkan bantuan pangan, tapi sedang menyiapkan masa depan bangsa yang lebih sehat, kuat, dan mandiri,” ujar Dr. Dadan menutup sesi rapat.
Budi jabrig
Editor bjnews media com