BGN Gelar Rapat Konsolidasi SPPG Kabupaten Bandung untuk Perkuat Program Makan Bergizi Gratis
Kabupaten Bandung, 16 November 2025 — Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar Rapat Konsolidasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Bandung dalam rangka memperkuat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Grand Sunshine Soreang dan dihadiri oleh berbagai pemangku kebijakan tingkat nasional dan daerah.
Acara ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI, Wakil Kepala BGN, Bupati Kabupaten Bandung, serta 768 peserta lainnya yang terdiri dari kepala SPPG, ahli gizi, mitra yayasan, dan berbagai unsur pendukung lain dalam ekosistem pelayanan gizi. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendorong keberhasilan program MBG sebagai upaya menekan angka stunting, meningkatkan kualitas gizi anak, serta memperkuat ketahanan pangan daerah.
Dalam sambutannya, Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa setiap SPPG wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai standar strategis untuk memastikan keamanan dan kualitas makanan yang disajikan kepada masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa SPPG yang tidak mendaftarkan SLHS akan diberhentikan sementara operasionalnya hingga waktu yang ditentukan. Pemerintah memberikan batas waktu satu bulan bagi seluruh SPPG untuk menyelesaikan proses pendaftaran sertifikasi, terhitung sejak 11 November 2025.
Sertifikat ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah standar penting yang harus dipenuhi agar keamanan pangan terjamin. SPPG yang belum mendaftar SLHS akan kami hentikan sementara operasionalnya hingga memenuhi persyaratan tersebut,” tegas Nanik.
Nanik juga menginstruksikan kepada seluruh SPPG, koordinator kecamatan (korcam), serta koordinator wilayah (korwil) untuk memperkuat komunikasi dan pemantauan di lapangan. Ia menekankan pentingnya memastikan tidak ada hambatan dalam distribusi dan penyediaan makanan bergizi di wilayah masing-masing.
Tugas SPPG dan korcam adalah memantau serta menginformasikan setiap perkembangan kepada korwil. Jangan sampai program MBG terhambat. Semua harus berjalan dengan lancar,” ujarnya.
Selain itu, Nanik menekankan bahwa keberhasilan program MBG membutuhkan kolaborasi erat dengan mitra, koordinasi lintas fungsi, dan integritas dari seluruh petugas lapangan. Ia mengingatkan agar tidak terjadi miskomunikasi yang dapat mengganggu operasional program.
Dengan konsep membangun kolaborasi, koordinasi, dan integritas, program ini bisa berjalan tanpa hambatan. Jangan sampai terjadi miskomunikasi,” tambahnya.
Pemerintah pusat melalui BGN menegaskan kembali komitmennya untuk meningkatkan kualitas layanan pemenuhan gizi di seluruh Indonesia. Kabupaten Bandung menjadi salah satu daerah prioritas mengingat besarnya jumlah penerima manfaat serta perlunya akselerasi peningkatan kualitas pangan.
Rapat konsolidasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar-Satuan Pemenuhan Gizi, memastikan semua lini bekerja sesuai standar, serta memperkuat tata kelola pelaksanaan program MBG agar semakin efektif, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Peliput: Iyus
Editor bjnews media com