LAKI KBB Tegaskan Peran Strategis dalam Penguatan Tata Kelola Daerah dan Stabilitas Ekonomi Melalui Pengawasan ASN dan Program Pangan Murah
Kabupaten Bandung Barat, 10 Desember 2025 — Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih serta menjaga stabilitas ekonomi masyarakat menjadi fokus utama Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Bandung Barat dalam momentum Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025. Melalui rangkaian kegiatan yang dipusatkan di halaman Kantor Kecamatan Cihampelas, LAKI KBB tidak hanya menonjolkan komitmen terhadap integritas ASN, tetapi juga menghadirkan intervensi langsung bagi warga melalui Gerakan Pangan Murah, hasil kolaborasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) KBB.
Kegiatan ini memperlihatkan pendekatan lebih luas, tidak hanya menyoal pencegahan praktik korupsi, tetapi juga memastikan bahwa tata kelola pemerintahan berdampak nyata pada kesejahteraan publik.
Ketua LAKI KBB, Gunawan Rasyid, menegaskan bahwa fondasi tata kelola daerah yang sehat bergantung pada kualitas integritas aparatur pemerintah. Ia menyebutkan bahwa Hakordia menjadi momentum evaluasi atas perjalanan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, terutama dalam konteks sejarah kepemimpinan daerah yang sempat diwarnai kasus hukum.
“Dua tahun lalu, tepat 9 Desember, LAKI KBB berdiri untuk memastikan Bandung Barat tidak kembali pada pola-pola buruk masa lalu. Komitmen kami adalah menjaga pemerintahan agar tetap bersih, transparan, dan melayani,” ujar Gunawan.
Menanggapi rotasi pejabat di lima dinas strategis yang dilakukan Pemerintah Daerah KBB, Gunawan menyatakan dukungan penuh selama kebijakan tersebut dilaksanakan secara profesional dan berorientasi pada integritas.
Menurutnya, setiap rotasi pejabat harus disertai tes narkoba sebagai standar minimal penguatan kualitas birokrasi.
“Penyalahgunaan narkoba pada pejabat publik dapat merusak objektivitas pengambilan keputusan dan membuka ruang penyimpangan. Karena itu, rotasi harus dijalankan dengan pengawasan ketat,” tegasnya.
LAKI KBB juga menegaskan komitmennya dalam pengawasan aparatur dengan terus mengawal laporan dugaan pelanggaran yang melibatkan seorang ASN eselon II di lingkungan Pemkab Bandung Barat. Proses hukum kasus tersebut kini tengah berjalan di Kejaksaan Negeri Bandung Barat.
Gunawan mengungkapkan bahwa beberapa anggota LAKI yang mengungkap kasus itu sempat mengalami teror dan kini memperoleh perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
“Kami pastikan pekan depan akan mendatangi Kejaksaan untuk memastikan proses hukum berjalan tanpa intervensi. Tekanan dan intimidasi tidak boleh menghentikan upaya pembersihan birokrasi,” ujarnya.
Langkah ini, menurut Gunawan, bukan hanya soal menindak pelanggaran, melainkan memastikan bahwa setiap ASN yang mengemban amanah publik bekerja dengan penuh tanggung jawab dan bebas dari praktik penyimpangan.
Di tengah berbagai tekanan ekonomi dan kenaikan harga kebutuhan pokok, LAKI KBB bersama DKPP KBB menggulirkan Gerakan Pangan Murah (Gapura Amanah) sebagai solusi cepat dan langsung bagi masyarakat.
Program ini menyediakan berbagai komoditas penting seperti beras, minyak goreng, telur, hingga sayuran dengan harga terjangkau. Antusiasme masyarakat terlihat tinggi, menandakan kebutuhan akan intervensi ekonomi semacam ini semakin mendesak.
“Ini merupakan bentuk kontribusi konkret kami untuk meringankan beban masyarakat sekaligus mendukung stabilitas harga. Ketahanan ekonomi warga adalah bagian dari tata kelola daerah yang baik,” kata Gunawan.
Kepala DKPP KBB, Dr. H. M. Lukmanul Hakim, M.Si, menilai bahwa kolaborasi ini tepat sasaran, terutama dalam menjaga keseimbangan pasar di tengah fluktuasi harga pangan.
“Insyaallah Gerakan Pangan Murah memberikan dampak signifikan bagi masyarakat sekaligus membantu pengendalian inflasi daerah,” ucapnya.
Budi jabrig