RILISAN BERITA
Pelantikan Pejabat KBB 2026: Penguatan Meritokrasi dan Pemerataan Wilayah Jadi Fokus Reformasi Birokrasi
Ngamprah, 26 Februari 2026 – Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat (KBB) resmi melaksanakan pelantikan dan rotasi pejabat administrator di lingkungan birokrasi daerah, Kamis (26/2). Langkah ini disebut sebagai bagian dari strategi penyegaran organisasi serta penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berbasis merit.
Pelantikan yang digelar di Ngamprah tersebut dipimpin langsung oleh pimpinan daerah dan dihadiri unsur Forkopimda, pejabat struktural, serta perwakilan ASN. Momentum ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan distribusi kepemimpinan yang proporsional di setiap perangkat daerah maupun wilayah kecamatan.
Penguatan Sistem Merit dan Profesionalisme ASN
Dalam sambutannya, pimpinan daerah menegaskan bahwa rotasi dan promosi jabatan dilakukan melalui mekanisme evaluasi kinerja, rekam jejak, kompetensi, serta kebutuhan organisasi. Proses ini melibatkan Tim Penilai Kinerja (TPK) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) guna memastikan setiap keputusan selaras dengan prinsip meritokrasi.
“Mutasi dan rotasi adalah hal yang wajar dalam dinamika birokrasi. Tujuannya bukan sekadar penyegaran, tetapi juga memastikan setiap jabatan diisi oleh individu yang tepat sesuai kompetensi dan tantangan tugasnya,” ujar salah satu pejabat daerah dalam keterangannya.
Pendekatan berbasis kinerja dinilai penting untuk menjawab tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks, mulai dari percepatan pelayanan administrasi, penguatan tata kelola keuangan, hingga optimalisasi program prioritas pembangunan.
Pemerataan Kepemimpinan Wilayah
Salah satu sorotan dalam pelantikan kali ini adalah penataan posisi camat yang dinilai lebih proporsional dan berjenjang. Rotasi dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, beban kerja, serta pengalaman kepemimpinan sebelumnya.
Beberapa camat yang sebelumnya bertugas di wilayah dengan karakter pedesaan kini mendapat amanah di kecamatan dengan dinamika perkotaan. Pola ini dipandang sebagai bentuk pengembangan karier yang sistematis sekaligus upaya pemerataan pengalaman birokrasi kewilayahan.
Langkah tersebut juga mencerminkan upaya membangun iklim kompetisi sehat di kalangan aparatur, baik dari latar belakang pendidikan kepamongprajaan maupun pendidikan umum, sehingga tercipta keseimbangan perspektif dalam tata kelola pemerintahan wilayah.
Dorongan Transparansi dan Akuntabilitas
Sejumlah elemen masyarakat sipil berharap proses rotasi dan promosi ini terus dijalankan secara transparan serta akuntabel. Prinsip keterbukaan dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap birokrasi daerah.
Penguatan sistem pengawasan internal, optimalisasi evaluasi kinerja berbasis indikator terukur, serta konsistensi penerapan regulasi kepegawaian menjadi faktor kunci agar reformasi birokrasi berjalan berkelanjutan.
“Yang terpenting adalah komitmen menjaga profesionalisme ASN. Ketika sistem berjalan dengan baik, maka pelayanan kepada masyarakat akan semakin optimal,” ujar seorang pemerhati kebijakan publik di Bandung Barat.
Fokus pada Pelayanan Publik dan Pembangunan Daerah
Rotasi pejabat ini diharapkan membawa energi baru dalam percepatan realisasi program pembangunan tahun 2026. Pemerintah daerah menargetkan peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan, penguatan ekonomi lokal, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, serta optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Dengan formasi baru ini, diharapkan sinergi antarperangkat daerah semakin solid dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pelantikan hari ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari langkah strategis menuju birokrasi yang profesional, netral, dan berorientasi pada hasil. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat reformasi birokrasi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani.