Sinergitas Pemerintah dan TP PKK Bandung Barat Perkuat Pemantauan Program MBG untuk Percepatan Penurunan Stunting
Bandung Barat, Kamis (16/04/2026) — Sosialisasi pemantauan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi kelompok sasaran non-dik (nondik) yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta lansia (3B) digelar di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP), Jalan Batujajar KM 2 No. 90, Kabupaten Bandung Barat.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, di antaranya DP2KBP3A Kabupaten Bandung Barat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat (meliputi tim kesehatan keluarga, promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, dan gizi), para Kepala Puskesmas se-Kabupaten Bandung Barat,Ketua Pokja 3 tingkat kabupaten Pokja 3 kecamatan se kabupaten, Pokja 3 desa, serta Koordinator SPPG tingkat kecamatan.
Acara dibuka oleh Ahmad Fauzan Azima, MH selaku Asisten Perekonomian sekaligus Koordinator SPPG Kabupaten Bandung Barat. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi antara TP PKK dan pemerintah daerah dalam percepatan penurunan angka stunting.
Menurutnya, program nasional pemberian makanan bergizi gratis menjadi salah satu strategi utama yang membutuhkan dukungan lintas sektor, terutama peran aktif Pokja 3 PKK dalam melakukan pendataan, pemantauan, penyaluran, hingga intervensi langsung kepada sasaran.
“Pokja 3 PKK memiliki peran penting dalam memastikan program ini berjalan tepat sasaran. Oleh karena itu, kader PKK dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) harus memiliki data yang valid dan informasi yang akurat agar penyaluran MBG benar-benar diterima oleh kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” ujar Ahmad Fauzan.
Selanjutnya, Ketua Pokja 3 TP PKK Kabupaten Bandung Barat, Ir. Maryati, menyampaikan bahwa peran PKK dalam program MBG tidak hanya sebatas pelaksanaan, tetapi juga mencakup pemantauan dan pelaporan sasaran penerima melalui kegiatan sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat.
Penegasan lebih lanjut disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, dr. Nung Nasrulloh, MM. Ia menjelaskan bahwa sistem pemantauan dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa secara manual, kemudian dilaporkan ke tingkat kecamatan, hingga direkap di tingkat kabupaten.
“Pokja 3 di Kabupaten Bandung Barat memiliki tugas utama dalam pemantauan dan pelaporan jumlah penerima manfaat MBG. Nantinya, kader Pokja 3 juga akan berperan sebagai satuan tugas (satgas) MBG yang turut mengawasi pelaksanaan SPPG di lapangan,” jelasnya.
Dalam sesi diskusi, tim SPPG juga memberikan penjelasan terkait berbagai pertanyaan peserta. Mereka menyoroti pentingnya pelaporan terhadap permasalahan di lapangan, seperti kesesuaian menu dengan kebutuhan usia sasaran serta pendataan penerima MBG nondik yang belum terjangkau program.
Selain itu, disampaikan pula bahwa masih terdapat keterbatasan jumlah dapur SPPG, khususnya di wilayah selatan Kabupaten Bandung Barat. Menanggapi hal tersebut, pihak SPPG menyatakan akan mengupayakan pengajuan pembangunan dapur tambahan agar distribusi makanan bergizi dapat lebih dekat dan merata kepada masyarakat sasaran.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat meningkatkan koordinasi dan komitmen bersama dalam menyukseskan program MBG sebagai bagian dari upaya nasional percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bandung Barat.
Budi jabrig
