DPRD Bandung Barat Tegaskan Dukungan Perjuangan Buruh, Siap Kawal Aspirasi hingga Tingkat Nasional
BANDUNG BARAT 4 juni 2026 – bjnews --Gelombang aspirasi pekerja kembali menggema di Kabupaten Bandung Barat. Ratusan buruh yang tergabung dalam Koalisi Serikat Buruh Kabupaten Bandung Barat (KBB) menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kabupaten Bandung Barat, Kamis (4/6/2026). Dalam aksi tersebut, para pekerja menyampaikan berbagai tuntutan yang dinilai penting untuk memperkuat perlindungan tenaga kerja serta meningkatkan kesejahteraan kaum buruh di tengah dinamika dunia ketenagakerjaan yang terus berkembang.
Aksi yang berlangsung tertib dan kondusif tersebut mendapat sambutan positif dari jajaran DPRD Kabupaten Bandung Barat. Komisi IV DPRD KBB yang membidangi ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial menyatakan komitmennya untuk mendengarkan serta memperjuangkan aspirasi yang disampaikan para pekerja.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bandung Barat, Nur Djulaeha, menegaskan bahwa pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap perjuangan buruh yang selama ini memperjuangkan hak-hak pekerja. Menurutnya, berbagai persoalan ketenagakerjaan yang disampaikan dalam aksi tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Ia menyampaikan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menjadi jembatan antara masyarakat, khususnya kalangan pekerja, dengan para pembuat kebijakan di tingkat yang lebih tinggi. Karena itu, seluruh masukan dan tuntutan yang disampaikan akan dikaji dan diteruskan melalui mekanisme resmi kepada DPR RI serta kementerian terkait.
“Berbagai aspirasi yang disampaikan hari ini merupakan bagian dari upaya menciptakan iklim ketenagakerjaan yang lebih adil dan berkeadilan. DPRD Kabupaten Bandung Barat siap mengawal perjuangan ini agar mendapatkan perhatian yang serius dari para pemangku kebijakan,” ujarnya.
Nur Djulaeha juga menegaskan bahwa dukungan terhadap tuntutan buruh merupakan sikap kolektif seluruh anggota Komisi IV. Meskipun sebagian anggota komisi sedang melaksanakan tugas kedinasan di luar daerah, komunikasi dan koordinasi tetap dilakukan sehingga seluruh anggota memiliki pandangan yang sama terkait pentingnya perlindungan terhadap pekerja.
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan buruh menyampaikan enam tuntutan utama yang menjadi fokus perjuangan mereka. Tuntutan pertama adalah penguatan fungsi pengawasan ketenagakerjaan agar pelaksanaan aturan di lapangan berjalan lebih efektif. Menurut mereka, lemahnya pengawasan masih menjadi salah satu penyebab terjadinya berbagai pelanggaran hak pekerja.
Tuntutan kedua berkaitan dengan perlunya tindakan tegas terhadap oknum pengawas ketenagakerjaan yang diduga memiliki konflik kepentingan dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja atau outsourcing. Buruh menilai integritas pengawas menjadi faktor penting dalam menciptakan kepastian hukum bagi pekerja.
Selanjutnya, para peserta aksi mendesak pemerintah untuk memberikan sanksi tegas terhadap perusahaan yang terbukti melanggar peraturan ketenagakerjaan. Mereka berharap penegakan hukum dapat dilakukan secara konsisten tanpa adanya perlakuan khusus terhadap pihak tertentu.
Selain itu, koalisi buruh juga menyuarakan penolakan terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 mengenai pekerjaan alih daya atau outsourcing. Mereka menilai sejumlah ketentuan dalam regulasi tersebut masih berpotensi menimbulkan ketidakpastian kerja serta mengurangi perlindungan bagi tenaga kerja.
Para buruh juga mendorong percepatan pembahasan dan pengesahan regulasi ketenagakerjaan yang lebih berpihak kepada pekerja. Mereka berharap pemerintah dan legislatif dapat menghadirkan kebijakan yang mampu menjawab berbagai tantangan ketenagakerjaan modern tanpa mengurangi hak-hak dasar pekerja.
Tuntutan terakhir adalah revisi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Menurut mereka, sejumlah ketentuan dalam perda tersebut perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi ketenagakerjaan saat ini agar lebih relevan dan mampu memberikan perlindungan yang optimal.
Koordinator aksi, Dede Rahmat, mengatakan bahwa seluruh tuntutan yang disampaikan lahir dari berbagai persoalan yang masih dirasakan oleh pekerja di lapangan. Ia menegaskan bahwa perjuangan buruh bukan hanya berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan, tetapi juga menyangkut kepastian hukum, perlindungan hak, dan keadilan sosial.
“Buruh merupakan salah satu pilar utama pembangunan ekonomi. Karena itu, sudah seharusnya pekerja mendapatkan perlindungan yang layak serta kepastian terhadap hak-haknya,” ujarnya.
Dede berharap pemerintah daerah, DPRD, dan pemerintah pusat dapat membangun sinergi dalam menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan yang masih terjadi. Menurutnya, kebijakan yang berpihak kepada pekerja akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi buruh, tetapi juga bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.
Aksi damai tersebut dipimpin oleh sejumlah pimpinan organisasi serikat pekerja yang tergabung dalam Koalisi Serikat Buruh Kabupaten Bandung Barat, di antaranya perwakilan Serikat Pekerja Nasional (SPN), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), Gabungan Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (GOBSI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), serta Lembaga Eksekutif Manajemen SPSI.
Melalui aksi tersebut, para pekerja berharap suara mereka tidak berhenti pada forum audiensi semata, melainkan mampu mendorong lahirnya kebijakan yang lebih adil, manusiawi, dan berorientasi pada perlindungan tenaga kerja. Dukungan DPRD Kabupaten Bandung Barat menjadi sinyal positif bahwa aspirasi pekerja mendapatkan ruang dalam proses pengambilan kebijakan, sekaligus membuka harapan bagi terwujudnya sistem ketenagakerjaan yang lebih baik di masa mendatang.
(Redaksi Nasional)
Judul alternatif yang juga bisa digunakan:
Buruh Bandung Barat Suarakan Enam Tuntutan Strategis, DPRD Siap Perjuangkan hingga Pusat
DPRD KBB dan Serikat Buruh Bersatu Dorong Reformasi Ketenagakerjaan
Aspirasi Buruh Menggema di Bandung Barat, DPRD Berkomitmen Kawal Perubahan Regulasi
Perjuangan Hak Pekerja Dapat Dukungan Penuh DPRD Bandung Barat
Koalisi Buruh KBB Desak Perbaikan Sistem Ketenagakerjaan Nasional
Budi jabrig
