Ketua KPU Bandung Barat Rifky Ahmad Sulaeman Minta Partai Politik Segera Perbarui Data Sipol Jelang Pleno Juni 2026
Bandung Barat, Kamis (7/5/2026) — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat terus melakukan penguatan koordinasi dengan seluruh partai politik melalui kegiatan road show ke sejumlah sekretariat partai. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah persiapan menghadapi tahapan administrasi kepartaian sekaligus pemutakhiran data Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).
Pada kegiatan road show yang berlangsung di Kantor Sekretariat PDI Perjuangan Kabupaten Bandung Barat, Jalan Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat, Rifky Ahmad Sulaeman, menegaskan pentingnya seluruh partai politik segera melakukan pembaruan data kepengurusan dan administrasi partai secara menyeluruh.
Menurut Rifky, pemutakhiran data tersebut menjadi bagian penting menjelang pelaksanaan rapat pleno KPU yang dijadwalkan berlangsung pada Juni 2026 mendatang.
“Kegiatan ini berkaitan dengan persiapan pleno KPU pada bulan Juni 2026. Karena itu kami mengimbau seluruh partai politik untuk segera melakukan updating data di Sipol, baik data kepengurusan, anggota partai, keterwakilan perempuan, maupun perubahan alamat sekretariat apabila ada perpindahan kantor,” ujar Rifky Ahmad Sulaeman kepada awak media.
Ia menjelaskan bahwa pembaruan data partai politik dilakukan secara berkala sebagai bagian dari mekanisme administrasi kepartaian yang harus dipenuhi seluruh peserta pemilu.
“Setiap enam bulan sekali dilakukan pemutakhiran data partai politik. Saat ini merupakan tahapan perbaikan data bagi partai politik di Kabupaten Bandung Barat agar seluruh administrasi tetap valid dan sesuai ketentuan,” katanya.
Rifky juga menekankan bahwa keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan partai menjadi salah satu poin penting yang harus dipenuhi sesuai aturan yang berlaku. Minimal 30 persen keterwakilan perempuan wajib tercantum dalam kepengurusan partai politik sebagai bentuk komitmen terhadap penguatan partisipasi perempuan dalam dunia politik.
Selain itu, KPU Bandung Barat melalui kegiatan road show ini ingin memastikan seluruh partai politik memahami teknis penggunaan Sipol serta tidak mengalami kendala saat proses penginputan dan pembaruan data berlangsung.
“Kami berharap semua partai politik bisa aktif dan responsif dalam melakukan pembaruan data agar tidak terjadi kendala administratif pada tahapan berikutnya,” tambah Rifky.
Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bandung Barat, Tuti Turmayanti, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pembaruan data kepengurusan dan melengkapi seluruh persyaratan administrasi yang diperlukan.
Menurut Tuti, PDI Perjuangan Kabupaten Bandung Barat berkomitmen memenuhi seluruh ketentuan yang telah ditetapkan KPU, termasuk terkait keterwakilan perempuan dalam struktur organisasi partai.
“PDIP Kabupaten Bandung Barat sudah melengkapi persyaratan dan melakukan update data kepengurusan, anggota, serta keterwakilan perempuan sesuai aturan yang berlaku,” ungkap Tuti.
Ia menambahkan bahwa keterlibatan perempuan dalam kepengurusan partai bukan hanya sebatas memenuhi syarat administratif, namun juga bagian dari upaya membangun politik yang inklusif dan representatif.
“Keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam kepengurusan partai merupakan syarat yang harus dipenuhi, dan kami berkomitmen menjalankannya dengan baik,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, Tuti juga mengajak seluruh jajaran pengurus partai mulai dari tingkat ranting, PAC hingga DPC untuk hadir dan mengikuti langsung kegiatan road show KPU Bandung Barat.
Menurutnya, kehadiran seluruh struktur partai penting agar setiap kader memahami aturan administrasi dan tahapan kepemiluan secara menyeluruh.
“Hari ini saya mengajak seluruh pengurus mulai dari ranting, PAC sampai DPC untuk ikut hadir dalam kegiatan road show KPU Bandung Barat agar semua memahami proses dan aturan yang berlaku,” ujarnya.
Kegiatan road show KPU Bandung Barat ke sejumlah partai politik ini mendapat respons positif dari berbagai pihak karena dinilai mampu memperkuat komunikasi, koordinasi, dan sinergitas antara penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu.
Melalui langkah tersebut, diharapkan seluruh partai politik di Kabupaten Bandung Barat dapat lebih siap menghadapi tahapan pemilu mendatang, baik dari sisi administrasi, kepengurusan, maupun penguatan partisipasi politik masyarakat secara demokratis dan berintegritas.
Bud jabrig
