SINERGI EKSEKUTIF–LEGISLATIF MENGUAT, PEMBANGUNAN KBB DIARAHKAN LEBIH INKLUSIF
Kabupaten Bandung Barat — Rapat Paripurna yang diselenggarakan oleh DPRD Kabupaten Bandung Barat pada Selasa (31/3/2026) menjadi momentum penting dalam mengevaluasi sekaligus merumuskan arah pembangunan daerah ke depan. Agenda utama rapat ini adalah penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail, Wakil Bupati Asep Ismail, Ketua DPRD Muhammad Mahdi, para anggota dewan, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kehadiran para pemangku kepentingan ini mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Dalam penyampaiannya, DPRD menilai bahwa kinerja pemerintah daerah sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren positif di sejumlah sektor strategis. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, menurunnya angka kemiskinan, serta semakin terkendalinya ketimpangan sosial menjadi indikator bahwa berbagai program pembangunan mulai memberikan hasil nyata. Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sesuai target juga menjadi penanda meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
Namun demikian, DPRD menekankan bahwa keberhasilan tersebut perlu diiringi dengan upaya yang lebih konkret dalam menciptakan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi dinilai belum sepenuhnya mampu menyerap tenaga kerja secara optimal, sehingga masih diperlukan strategi yang lebih tepat guna dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Untuk itu, DPRD mendorong pemerintah daerah agar memperkuat sektor-sektor produktif yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi, seperti industri padat karya dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain meningkatkan nilai investasi, langkah ini diharapkan mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
Tak hanya itu, DPRD juga menyoroti pentingnya perencanaan pembangunan yang berbasis data dan kajian ilmiah. Pendekatan ini dinilai krusial agar setiap kebijakan yang diambil dapat lebih terarah, efektif, dan tepat sasaran. Penanganan kemiskinan ekstrem pun diharapkan dilakukan secara lebih terfokus, dengan prioritas pada kelompok masyarakat yang paling rentan.
Di sektor keuangan, realisasi pendapatan daerah yang mendekati target menjadi salah satu capaian yang patut diapresiasi. Meski demikian, DPRD mengingatkan pentingnya memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi potensi pendapatan asli daerah (PAD), sehingga ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dapat diminimalisir.
Rapat Paripurna ini tidak hanya menjadi ruang evaluasi kinerja, tetapi juga forum strategis untuk memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif. Dengan kolaborasi yang semakin solid, diharapkan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat ke depan mampu berjalan lebih inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Budi jabrig
